Sabah Sarawak Union - United Kingdom

Sebelum melanjutkan alangkah baiknya melihat arti kata tentang separatis dari kamus besar bahasa Indonesia: separatis/se·pa·ra·tis/ /séparatis/ n orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan. (http://kbbi.web.id/separatis)

Perjuangan bangsa Papua diatas tanah airnya kemudian di cap oleh pihak Jakarta sebagai separatis. Padahal yang memperjuangkan hak kemerdekaan tanah airnya itu adalah orang-orang Papua sendiri. Yang punya tanah Papua sejak leluhur zaman dunia diciptakan.  Indonesia baru merdeka menyatakan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 namun 4 tahun kemudian yang diakui oleh Belanda adalah Republik Indonesia Serikat. Ada beberapa catatan yang menyatakan Belanda belum mengakui secara De Jure republic Indonesia .  Lantas jika pengakuan itu saja belanda adakah, apakah pantas orang Papua yang berjuang untuk kedaulatan bangsa Papua disebut separatis, oleh bangsa yang juga asal-usulnya masih dipertanyakan ini?

orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; antara Bangsa Papua dan bangsa Indonesia, punya latar sejarah yang jauh berbeda. Kita bisa lihat dari sejarah Indonesia yang dimuat didalam buku-buku pelajaran SD, SMP SMA dan Perguruan Tinggi. Banyak tokoh-tokoh pejuang berasal dari pulau Jawa. Bukan itu saja, sejak awal pendudukan Indonesia di Papua, sudah sangat jelas, Ali Murtopo menyampaikan bahwa yang dibutuhkan hanya tanah dan hasilnya tidak butuh orang papua, silahkan buat Negara di bulan. Sumpah pemuda yang juga hanya dilakukan dan diikuti oleh segelintir pemuda lantas tak ada satupun perwakilan dari Papua. Jelas tidak ada karena saat itu di Papua sendiri tidak menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian pendudukan Indonesia di tanah papua adalah hasil konspirasi dan kepentingan ekonomi dengan beberapa Negara lain yang ikut ambil bagian dalam menjajah wilayah Papua.

Jika “persatuan” yang dibangun saja dasarnya masih dipertanyakan, Pepera dimenangkan dengan manipulasi, lantas kehendak bangsa Papua yang saat itu dikubur, kembali bangkit menuntut, apakah tepat masih menyebut dengan separatis?

“Suatu persatuan” yang dibangun dengan dasar kepalsuan pasti akan berakhir, demikian pula persatuan palsu antara bangsa Papua yang dinyatakan kembali ke Indonesia, tetapi kenyataannya hari ini, tuntutan kemerdekaan tetap di perjuangkan.

Menurut pendapat saya, tidak tepat jika menyebut bangsa Papua terutama para aktivis-aktivisnya sebagai kelompok separatis, karena kemerdekaan Bangsa Papua yang diperjuangkan adalah untuk tanah airnya sendiri. Masa bangsa Papua di tahun 1945 tidak ikut berjuang untuk Indonesia tetapi hari ini dipaksa untuk menjadi bagian tak terpisahkan, itu tidak tepat.  Dan kenyataan hari ini di Papua sudah punya dan memenuhi syarat-syarat internasional untuk menjadi sebuah negara merdeka.

so siapakah separatis di Papua, yang jelas tidak ada separatis tetapi pendudukan bangsa asing diatas tanah air kita masih ada. Generasi bangsa Papua wajib untuk terus menuntut dan mengusir penjajah dan pendudukan asing itu, hingga kita bebas merdeka!

Salam Juang

Phaul Heger

Source: Phaul Heger

BARCELONA, Spain (AP) — The regional parliament of Catalonia launched a plan Monday to set up a road map for independence from Spain by 2017, defying warnings from the central government in Madrid that it is violating the nation's constitution.

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy pledged to halt the effort.

The chamber, based in the northeastern city of Barcelona, passed the secession resolution in a 72-63 vote.

The proposal was made by pro-secession lawmakers from the "Together for Yes" alliance and the extreme left-wing Popular Unity Candidacy (CUP). The groups together obtained a parliamentary majority in regional elections in September that they presented as a stand-in plebiscite on independence after the central government in Madrid refused to allow an official referendum.

Spain's government reacted swiftly Monday. In a nationally televised address, Rajoy said his government will appeal the decision at the Constitutional Court, which has in the past blocked moves toward independence.

"Catalonia is not going anywhere. Nothing is going to break," Rajoy said.

He added he would meet with the leader of the main opposition Socialist Party, Pedro Sanchez, to forge a common front against the separatists.

The resolution passed by the Catalan parliament in its first postelection session declared "the start of a process toward the creation of an independent Catalan state in the form of a republic" and a "process of democratic disconnection not subject to the decisions by the institutions of the Spanish state."

While separatist lawmakers celebrated the result in the chamber, opponents held up Spanish and Catalan flags.

"There is a growing cry for Catalonia to not merely be a country, but to be a state, with everything that means," said Raul Romeva, head of the "Together for Yes" alliance.

Catalan branches of Spain's ruling conservative Popular Party and the Socialist and the Citizens opposition parties had filed appeals to halt the vote, but Spain's Constitutional Court ruled last Thursday that it could proceed.

"You want to divide a country by raising a frontier within the European Union," Citizens regional leader Ines Arrimadas told separatist lawmakers.

The Constitutional Court is expected to quickly rule that the law is illegal, but the resolution specifically orders the regional government not to heed the decision of Spain's highest court. It gives the incoming government 30 days to start working on a new Catalan constitution, which would later be voted on in a referendum by the summer of 2017, and begin establishing a new tax office and social security administration.

Pro-secessionist parties won their majority in September on the strength of just 48 percent of the vote. Anti-independence lawmakers say that denies separatists a legitimate democratic mandate to break away from Spain.

As well as warnings from the EU that an independent Catalonia would have to ask to be admitted to the bloc, separatist forces also face an internal dispute that could slow or even derail the independence push.

Later Monday, the parliament began what is expected to be a long, heated debate over whether Artur Mas should continue for a third term as regional president.

While his "Together for Yes" alliance backs him with 62 votes, it is short of the required majority of 68. The anti-independence parties are against him, and the CUP has said it won't support Mas because of his conservative austerity policies and the corruption investigations involving his Convergence Party.

The parliament has until Jan. 9 to form a government or a new election must be called.

By then, Spain will have held a national election — on Dec. 20 — and the issue of how to handle the situation in Catalonia will play a crucial role in whether the Popular Party can hold onto power.

Polls consistently show that while the majority of the 7.5 million Catalans support holding an official referendum on independence like Scotland, they are evenly divided over whether to break centuries-old ties with the rest of Spain.

Separatists have held massive pro-independence rallies since the Constitutional Court struck down key parts of a law that would have given more power to the wealthy and industrialized region in 2010.

The ranks of lifelong secessionists, who feel that the Catalan language — spoken along with Spanish in the region — and local traditions can only flourish in an independent state, have been joined by those suffering through Spain's economic problems and who believe that Catalans pay more than their fair share in taxes.

"The Spanish state has consistently frustrated our aspirations. That's why we are where we are," Mas said. "Catalonia is a country on the move. No lawsuit, threat or fear can stop the desire of millions of people."

Analysts say that with the regional and central governments on a collision course, they will eventually be forced to negotiate a way out of the impasse.

"The social and political pressure from Catalonia will provoke a political response in Madrid," said Jordi Matas, professor of political science at the University of Barcelona

BENDERAnews, 10/11/15 (JAKARTA) - Sudah sangat jelas dan tegas, Indonesia bukanlah Negara agama. Tetapi Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara yang menghargai pluralitas termasuk dalam bidang agama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan itu pada acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik, di Aula Universitas Atma Jaya, Jakarta, Minggu (8/11/15) kemarin.

“Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, titik. Indonesia bukan Negara agama. Saya adalah orang yang paling tidak suka istilah mayoritas dan minoritas. Kita semua adalah warga negera Indonesia,” tandasnya lagi.

Dalam konteks tersebut, demikian Tjahjo, Negara mempunyai kewajiban untuk hadir memberikan kedamaian, rasa tenang dan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Pemerintah, katanya harus memastikan dan menjamin setiap warga Negara dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

“Ini harus terus-menerus dipertegas kita semua. Saya kira ini adalah prinsip-prinsip yang harus terus dikumandangkan, kalau tidak ini akan membahayakan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Tjahjo pun meminta kepada semua elemen bangsa agar menjaga Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghargai kemajemukan. Dengan demikian, setiap warga Negara saling menghargai, adanya kebersamaan, setiap orang dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Demikian Tjahjo Kumolo, mantan Ketum DPP KNPI.

“Saya harapkan jajaran Pemuda Katolik dan seluruh pemuda, seluruh bangsa Indonesia harus berani menentukan sikap siapa kawan atau lawan terhadap organisasi, kelompok atau peorangan, atau siapa pun yang mencoba mengingkari bahwa Negara kita adalah Negara Pancasila, negara kita adalah negara majemuk, dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keberagamannya,” demikian Tjahjo Kumolo, mantan Ketum DPP KNPI. (bsc-jr/B --- JR Pro Jakarta/foto ilustrasi istimewa)

Source: Bendera News

O Canada.....What a cabinet:

Minister of Health is a doctor.

Minister of Transport is an astronaut.

Minister of National Defense is a Sikh Veteran.

Minister of Youth is under the age of 45.

Minister of Agriculture and Agri-Food is a former farmer.

Minister of Public Safety and Emergency Preparedness was a Scout.

Minister of Innovation, Science and Economic Development was a financial analyst.

Minister of Finance is a successful businessman.

Minister of Justice was a crown prosecutor and is a First Nations leader.

Minister of Sport, and Persons with Disabilities is a visually impaired Paralympian.

Minister of Fisheries and Oceans, and Canadian Coastguard is Inuit.

Minister of Science is a medical geographer with a PhD.

New titles include

Minister of Immigration, Citizenship and Refugees was an Immigration critic.

There are scientists in the cabinet, and it is made up of 50% women.

Source: Thought-Pensees

BARCELONA, Spain – Spain’s autonomous Catalonia region on Monday passed a historic resolution supporting independence, with the separatist alliance that tabled the motion saying this could happen within 18 months.

The resolution calls for separation from Spain by 2017.

The controversial bill was approved with 72 votes against 63, a year after the Catalan government held an informal referendum on independence, which Madrid declared illegal.

MPs from the coalition Junts pel Si (Together for Yes), which includes acting prime minister Artur Mas’ center-rightist CIU party and the small leftist CUP, threw their votes behind the resolution. 

Both parties together hold the majority in the chamber since local elections in September.

Monday’s historic resolution ended with ceremonies in which regional representatives from both sides waved Catalan and Spanish flags inside the chamber.

The resolution says the parliament is not beholden to decisions by the Spanish central government – the first time in Spanish history that this has happened. 

The motion gives Catalan lawmakers 30 days to start working on a new Catalan constitution that will be put to a vote in a later referendum, and on legislation to create a new tax and social security administration. 

The end result would be a fully independent republic.

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy warned in a televised speech that his government would appeal the decision at the Constitutional Court.

“The government will not allow this to continue,” he declared.

“Catalonia is not going to disconnect from anywhere, and there is going to be no break-up,” he said.

Catalonia, a region of 7.5 million people in Spain’s northeast, has its own distinctive culture and language. 

A long-running separatist movement in Catalonia has been fueled by politicians who protest that the rich, industrialized region is contributing too much to the national budget in order to subsidize the country’s poorer provinces. 

Source: Rudaw.net

Catalonia’s regional parliament has approved a plan to set up a road map for independence from Spain by 2017, in defiance of repeated calls by the central government in Madrid, which has branded the secessionist campaign as totally illegal.

Lawmakers on Monday passed the motion by 72 to 63 votes. The proposal was initially handed in by pro-independence MPs from the Together for Yes alliance and the extreme left-wing Popular Unity Candidacy.

The two parties submitted the proposal to the parliament after gaining a majority in September's regional elections.

This was the first session of the legislature, which is based in the northeastern city of Barcelona, since the September election. Following the Monday vote, pro-secession lawmakers lauded the approval of the motion as a great victory.

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy had threatened to take legal action if Catalan lawmakers opt for independence.

The government in Madrid has pledged to ask the Constitutional Court to declare the resolution void if it is passed. The Court had on Thursday ruled that the vote could go ahead. Spanish media said, however, that the body would quickly rule the plan illegal, although lawmakers have reportedly inserted a measure into the law which allows the regional government to ignore such a ruling.

The road map also gives a 30-day ultimatum to the incoming government to start drafting a new Catalan constitution, which would later be voted on in a referendum. The regional government would then begin establishing a new tax office and social security administration.

The pro-secessionists face not only internal pressure, which could seriously derail or slow down their bid to break away from Spain, but also a call from the European union which has said that an independent Catalonia will have to apply separately to join the 28-nation bloc.

Catalonia is home to 7.5 million people and accounts for a fifth of Spain’s economic output. Many Catalans have accused the government of siphoning off their tax money, saying the regional state will be more prosperous in economic terms if it gains secession.

A symbolic referendum on independence was held in 2014 with more than 80 percent voting in favor in what Madrid described as an unconstitutional move. 

Source: PRESSTV.COM

Despite the recent stability among Europe’s nation-states, the continent has for generations been incredibly divided. In addition to wars and centuries-long rivalries, the demographic composition of the states themselves has often been a source of conflict. As alliances, conquests, and marriages merged the territories of Europe’s many kingdoms over the centuries, minority groups were invariably caught in the middle, leading to internal conflicts and competing territorial claims that worsened existing conflicts among European states. Notable examples include Scotland, Catalonia, Flanders, Wallonia, Alsace-Lorraine, Northern Ireland, and the Basque Country.

Few European minorities, however, are more relevant today than  the Scots and the Catalans, as they have launched high-profile independence movements that have captured global attention and threaten to permanently alter European geopolitics. These movements have significant backing among their people, whose existing regional governments provide an organized power structure capable of supporting and sustaining independence movements. Most importantly, these movements are having a large impact on two incredibly important European states: the United Kingdom and Spain. While the governing structure of the European Union (which requires unanimous consent for new members) would likely leave an independent Scotland or Catalonia looking from the outside in, thus harming the viability of these potential states, these movements should not be ignored. The rise of Scottish and Catalan nationalism and the resulting responses by their governments contains important lessons for EU member states and will be an important political issue in the EU for years to come as both peoples pursue political independence.

On September 18, 2014, Scotland voted 55%-45% to remain in the United Kingdom, ending, at least temporarily, the efforts of the Scottish Nationalist Party (SNP) to bring about an independent Scotland. During the referendum, Britain’s three major political parties formed a coalition that encouraged Scots to vote no and remain in the U.K. Among the issues used to convince Scots to vote no was the uncertainty of an independent Scotland being able to join the EU. This argument was effective for several reasons, and it demonstrates why the existence of the EU is a major obstacle for any independence movement within the EU. First, since the process for new states to join the Union requires the unanimous consent of all existing member states, the new state’s former state (or any other hostile member state) could easily derail its membership. This gives significant power to member states with separatist movements because they can both deny an independent state within their former territory EU membership and similarly deny membership to any other new, independent state within the Union in order to discourage a separatist movement within its own borders. Second, the denial of EU membership would, in itself, likely derail most independence movements. Losing the Euro, membership in European Economic Area (EEA), and the benefits of open borders would cause any newly independent European state to experience long-term economic challenges, as easy access to other European markets through the EEA’s free trade zone, open borders with other EU member states, and membership in the EU’s strong currency would be cut off upon gaining independence. While some of these challenges would not be applicable to Scotland or would apply in different ways, the prospect of these difficulties was a potent weapon deployed by the No-vote coalition in Scotland. As a result, it also strengthened the appeal of another common obstacle for independence movements: the promise of more regional powers by the central government.

A popular solution for dealing with separatist movements in recent times has been giving regions with a desire to seek independence more devolved powers over regional affairs. This can range from empowering the regional governor to creating an entirely separate regional parliament and government, as Britain has done in Scotland and as Spain has done in Catalonia. National governments also have a wide range of additional devolutionary tools at their disposal to give more powers to existing regional governments in order to create greater self-rule, including more spending and taxing powers and greater local say over how national laws apply to the region. This strategy is effective because it maintains national unity while satisfying the grievances of increasingly separatist regions that want more local control over their own affairs.

Separatists can use the prospect of independence as an excellent bargaining chip to seek greater regional autonomy. For instance, the Scottish referendum forced Westminster to offer Scotland more devolved powers, and, despite the referendum’s failure, the Scottish people strengthened their regional government by electing 56 members of the SNP to the British Parliament at the polls this past May. As a result, all but 3 MPs from Scotland are members of the SNP. If Parliament follows through on its promises, a strengthened Scottish regional government will satisfy many Scots who might otherwise have considered supporting independence. The appeal of gaining more regional powers is a potent obstacle for independence movements because many grievances can be remedied without independence. This, coupled with the prospect of being left out of the EU, makes independence an extremely hard sell. However, if central governments are unwilling to consider expanding regional powers and address the concerns of minority groups, they fuel separatist movements because independence (and the threat of it) becomes the only way to address regional concerns.

Despite important differences between the two regions, these lessons from Scotland are equally applicable to Catalonia’s quest to be independent from Spain. While Catalonia has a much larger share of its nation’s population than does Scotland and has an even more disproportionate amount of its nation’s economic activity, it would still face many of the same issues that have deterred Scottish independence. Though Catalonia could be categorized as Spain’s economic powerhouse, a departure from Spain and the EU could have dramatic economic consequences, making it difficult to trade with its former countrymen and France to the north and forcing many multinational corporations doing business in Barcelona to relocate in order to remain in the EU. This, combined with the loss of the Euro and membership in the open-border Schengen Area, would make independence a hard sell to Catalans, particularly if Spain decides to offer Catalonia more regional powers.

But Catalonia is also a perfect example of how central governments should not handle independence movements. Spain, in an effort to deny legitimacy to Catalan calls for independence, has ignored referendum attempts and refused to offer more regional powers beyond the current constitutional arrangement. By stifling overwhelming calls for a referendum and failing to offer Catalans an alternative to independence, the Spanish Government is only fueling the rise of Catalonian separatism and deepening the distrust between Catalans and the Spanish Government stemming from decades of difficulties during the Franco regime. When independence movements like those in Catalonia and Scotland are supported by legitimate historical claims, cultural identity, and growing popular support, national governments should take them seriously and have confidence that the desire for national unity will trump separatist aspirations in a popular vote.  Failing to do so is undemocratic and will only strengthen the legitimacy of calls for independence. As Scotland’s referendum showed, putting the question to a vote can have positive results for national unity; the national government earned a democratic mandate to keep Scotland in the U.K.

Another interesting European example of separatism is the situation of Flanders and Wallonia in Belgium. The Dutch-speaking Flemish and French-speaking Walloons both have sought independence at various times in Belgium’s history since its independence from the Netherlands in 1830. However, as Flanders has grown in population and prospered economically, Flemish calls for independence have increased in recent years despite Flanders and Wallonia already having their own regional governments in Belgium’s federal system. Flanders now contains over 60% of Belgium’s population and three-quarters of its economic activity, meaning that Flanders effectively subsidizes the less-wealthy Wallonia region in terms of government programs. And as a result of mounting Flemish frustration, the pro-separatist New Flemish Alliance won a plurality in Belgium’s parliament in the 2014 elections. The existence of two incredibly distinct peoples in two different regions of the country makes Belgium’s situation very complex, since independence for Flanders would effectively mean the end of the Belgian state. The Belgian government thus faces an immense dilemma; it can neither allow an independence referendum, as a ‘yes’ vote would tear apart the Belgian nation, nor can it afford to ignore the New Flemish Alliance and its supporters.

Despite the difficulties that the EU creates for independence movements, they should not be ignored or written off. Scotland was less than half a million votes from leaving the United Kingdom after three centuries of unity with England, and the Tory government in London is now confronted with the problem of how to deal with the issues surrounding Scottish calls for more autonomy. How it does so will determine whether support for Scottish independence wanes or continues to grow. With the possible exception of Belgium, European nations dealing with independence movements should heed the lessons of Scotland, for the democratic principles that form the foundation of modern liberal democracies and the EU demand that the legitimate grievances of separatist citizens receive due consideration. As the past year has shown in Ukraine, separatism can be incredibly dangerous to the stability of nations and even lead to war in extreme circumstances when it is ignored or left unchecked. While devolution of powers to regional governments and independence referendums are often controversial and may have unintended consequences not discussed here, they often offer the best chance for keeping a state together despite the centrifugal forces pulling it apart from the inside.

Connor Pfeiffer is a sophomore from San Antonio, Texas, tentatively majoring in the History Department. He can be reached at connorp@princeton.edu.

Source: The Prince Tontory

The Madrid government has reaffirmed its opposition to a vote on secession, noting that nationalists failed to get a majority of Catalonia's popular vote.

The main separatist alliance and a small pro-independence party won 72 of the 135 regional parliament seats.

Despite their parliamentary majority, separatists got 47.8% of votes cast.

Catalonia has 7.5 million people and provides about one-fifth of Spain's national output (GDP).

'Yes to independence'

"Catalans have voted yes to independence," Catalan regional President Artur Mas told cheering supporters.

"We have a clear, absolute majority in the Catalan parliament to go ahead," Mr Mas added.

His "Junts pel Si" (Together For Yes) coalition has vowed to implement a "roadmap" to achieve an independent Catalan state within 18 months.

The future of Catalonia is expected to be a crucial issue in Spain's general election in December.

The turnout of 78% was a record for a regional vote in Catalonia.

A spokesman for Spain's ruling conservatives, the Popular Party (PP), argued that the separatists had "failed" by not securing a majority of votes.

The PP's Pablo Casado said "this election should serve to end the independence debate once and for all".

Junts pel Si won 62 seats. It can secure a parliamentary majority by combining with the far-left separatist CUP party, which got 10 seats.

Pro-independence Catalans argue that their region gets an unfair deal, contributing too much tax to Madrid in return for insufficient state investment. In terms of GDP theirs is the richest region in Spain.

The result was more ambiguous than the positive rhetoric suggests. The pro-independence camp continues to say they are ready to break away from Spain, even in the face of strong opposition from the Spanish government.

But they know that would be controversial and complicated. In truth, their aim is still to get a legally-recognised referendum.

So they will continue to pile the pressure on the government, safe in the knowledge that a Spanish general election is less than three months away.

A more fractured political landscape at the national level suggests there will either be a change in who holds power, or at least the position of the governing PP will be weakened. And that might lead to a change of stance over the Catalan question in Madrid.

Read also: Catalonia vote: Pro-independence parties win elections

Source: BBC

Separatists on Sunday won a clear majority of seats in Catalonia's parliament in an election that sets the region on a collision course with Spain's central government over independence.

"Catalans have voted yes to independence," acting regional government head Artur Mas told supporters, with secessionist parties securing 72 out of 135 seats in the powerful region of 7.5 million people that includes Barcelona.

The strong pro-independence showing dealt a blow to Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, three months before a national election. His center-right government, which has opposed attempts to hold a referendum on secession, has called the separatist plan "a nonsense" and vowed to block it in court.

Spain's constitution does not allow any region to break away, so the prospect remains highly hypothetical.

The main secessionist group "Junts pel Si" (Together for Yes) won 62 seats, while the smaller leftist CUP party got another 10, according to official results.

They jointly obtained 47.8 percent of the vote in a record turnout of 78 percent, a big boost to an independence campaign that has been losing support over the last two years.

Both had said before the vote that such a result would allow them to unilaterally declare independence within 18 months, under a plan that would see the new Catalan authorities approving their own constitution and building institutions like an army, central bank and judicial system.

Addressing supporters of Junts pel Si in central Barcelona, Mas said a "democratic mandate" now existed to move forward with independence.

"That gives us a great strength and strong legitimacy to keep on with this project," Mas told the exultant crowd, which chanted "in-inde-independencia" and waved secessionist flags.

Albert Llorent, a taxi driver from Barcelona who had come to celebrate, said the result was one of historic proportions.

"What I think, what I feel, is that I belong to the best possible nation in the world. Long live Catalonia," he said.

The vote in Catalonia, Spain's second-most populous region, is widely expected to influence the course of the Spanish general election in December.

Spain's two dominant parties - the ruling People's Party and the opposition Socialists - lost tens of thousands of votes compared with the last election in 2012, boding ill for their national ambitions, although the PP suffered a much deeper setback than its rival.

Anti-austerity Podemos also registered a disappointing score at 9 percent, sharply down from last May's nationwide regional and local elections.

Among parties opposed to independence, pro-market Ciudadanos, often cited as a national kingmaker, emerged as the only winner as it jumped to 18 percent of the vote.

Despite the separatist victory, analysts believe the most likely outcome of the election will be to force a dialogue between Catalan and Spanish authorities.

"Many have voted for Junts pel Si even if they don't favor secession because they saw the vote as a blank cartridge... and a way to gain a stronger position ahead of a negotiation," said Jose Pablo Ferrandiz from polling firm Metroscopia.

Opinion polls show a majority of Catalans would like to remain within Spain if the region were offered a more favorable tax regime and laws that better protect language and culture.

While investors do not see secession as an immediate material risk, financial markets may react negatively on Monday.

The gap between Spanish five-year bond yields and the higher yields on the Catalan equivalents has been hovering near its widest point in two years in the run-up to the vote.

Read also this article: Catalan separatists win election and claim it as yes vote for breakaway

Source: Reuters

Separatists were poised to win control of Catalonia’s regional government on Sunday, after exit polls suggested a result that could plunge Spain into a political crisis by forcing Madrid to confront an openly secessionist government at the helm of one of its wealthiest regions.

In an election that saw a record-breaking voter turnout, an exit poll by the Catalan broadcaster TV3 suggested that the nationalist coalition Junts pel Sí (Together for Yes) was on track to win 63 to 66 seats, leaving them just shy of the 68 seats needed for an absolute majority in the 135-seat parliament.

The far-left pro-independence Popular Unity Candidacy, known in Spain as CUP, was on track to win 11 to 13 seats, making the anti-austerity party the kingmaker in Catalonia’s new parliament. The two parties together received 49.8% of the vote, according to exit polls.

After attempts by Catalan leaders to hold a referendum on independence were blocked by the central government in Madrid, Artur Mas, the head of Catalonia’s regional government, turned the elections into a de facto plebiscite on the issue. If separatists won a majority of seats in the election, Mas pledged to lead a transitional government that would begin the process of seceding from Spain.

Sunday’s elections were billed as one of the most important votes in the region’s history, as voters queued for hours to cast a ballot on whether Catalonia should break away from Spain. Regional authorities said they expected the turnout to hit record highs, noting that turnout reached 63% with two hours left until polls closed, an increase of 7% over the same time period in the 2012 elections.

The probable result means Catalonia is now on a collision course with the central government, as any move towards independence will be blocked by Spain’s conservative governing party, the People’s party (PP). The Spanish prime minister, Mariano Rajoy, has called the push for independence “nonsense” and vowed to use the full power of the country’s judiciary to block any move towards independence.

In recent years, Rajoy has repeatedly turned to the country’s constitutional court to close down moves towards secession, backed by the Spanish constitution, which does not allow regions to unilaterally decide on sovereignty.

The PP recently gave Spain’s constitutional court the power to sanction elected officials and civil servants who failed to comply with its rulings.

As the bill, which imposes fines of up to €30,000 (£22,000) and suspensions from office, was presented before MPs, Xavier García Albiol, the PP leader in Catalonia, left little doubt that it was aimed at quelling Catalan separatism. “This is a very clear message for those who want to break up Spain: the joke is over,” he said. The PP is expected to use its absolute majority in parliament to have the bill approved in the coming days.

But the first hurdle for Catalan separatists will be to find common ground between Junts pel Sí, a coalition of parties from the right and left as well as grassroots activists, and the CUP.

“It’s not going to be easy,” said Josep Ramoneda, a political analyst. CUP has stated that the process of independence would only be legitimate if they won a majority of seats and votes. They have objected to the idea of Mas leading the transitional government, pointing to a string of corruption scandals that have plagued his party, Democratic Convergence, in recent years. CUP has also pushed for a more immediate break with Spain, rather than the 18-month timeline envisaged by Junts pel Sí.

Any alliance with CUP may also modify the route to independence envisioned by Junts pel Sí. Mas has said the transitional government’s first step would be a declaration, made within days of taking office, proclaiming the beginning of the process of breaking away from Spain.

From there, the priority of the government would be to hold talks with Madrid and European institutions, Mas said during the campaign. The focus of the talks would be issues such as the management of shared borders, the energy grid and the Ebro river basin.

Mas said the regional government was committed to making the split as amicable as possible. “If the yes vote wins today, the attitude of the Catalan public institutions will be to sit down at the table with the Spanish institutions, with the European commission, with the European countries, and try to deal with this big issue in the most positive way for all of us, not only for Catalonia,” Mas said as he cast his vote.

If Madrid refuses talks with the region, Mas warned that Catalonia could retaliate by walking away from its share of the public debt, accounting for roughly a third of Spain’s total debt.

Mas’s government plans to begin drafting a constitution for Catalonia, hoping to draw on citizen participation to inform its content.

The creation of state structures will also begin – from a diplomatic service to a central bank – to be ready in time for the proclamation of a new Catalan state. “We have some state structures right now,” Mas said during the campaign, pointing to the region’s public healthcare, education and police service. “But we lack others.”

Plans for the first of these new state structures, a regional tax agency modelled on that of Sweden and Australia, was halted by Spain’s constitutional court earlier this month after the court agreed to hear a challenge lodged by the central government in Madrid.

The same fate could befall many of the state structures envisioned by Mas. With just days left before polling, Rajoy said Madrid would continue to use the courts to block any move towards Catalan independence. “We would go to the constitutional court. And that’s the way it is. Full stop,” he told the broadcaster Onda Cero.

Source: The Guardian

Catalonia won't need a referendum to secure independence if Sunday's regional election proves a success for secessionist candidates, the region's leader Artur Mas says. And if Spain does not agree, Barcelona will not pay its debts.

The situation in the country has been heating up for some time now. Just recently, some 1.4 million Catalans showed their support for independence from Spain by taking to the streets, waving the region’s flag.

Earlier Artur Mas, Catalonia's President of the Generalitat, promised to push for secession from Madrid if pro-independence parties take victory in the snap elections this month. In an interview to AFP he reaffirmed that commitment, promising independence within 18 months or two years.

"Clearly, if we get a majority of the votes on September 27, then that's the referendum done," he said.

Mas further warned that if Spain does not agree, Catalonia would not help Madrid repay its financial debts. This, he said, was a defense move against any independence opponents waging a “campaign of intimidation.”

Madrid is understandably attached to the northeastern region, which is an economic powerhouse accounting to almost a fifth of the whole country's GDP. High-ranking officials and banks alike have warned of economic and financial disaster should Catalonia quit.

Mas says he wants Catalonia to have an independence referendum the way Scotland did last year - despite the secession move failing back then. But Madrid has blocked the initiative to hold the popular vote, so Mas moved to hold the snap elections in late September as an added, indirect demonstration of the region’s desires.

"If we won a majority of seats but not a majority of votes and the Spanish government offered us a binding referendum on independence – though I am very skeptical about whether it would do so – then we would listen," he further clarified, adding that he hopes for a friendly break between the two entities.

He also hopes for the region to stay within the EU but said that this agreement must be reached before a decision on independence is made. If successful, the leader promised Catalonia would take its share of Spain’s financial debt. In the event that no decision is made, “we will have no obligation to pay Spanish debt.”

"If it does not make an agreement with Catalonia, how will Spain be able to pay back its debts, which will rise to 120 percent of its output, while it loses the most productive part of its economy?" he pondered.

"If things get as complicated as that - and there is no reason why they should – it is the whole of Spain that will have a problem."

The latest polls show parties favoring independence winning nearly half of the vote, as well as an absolute majority in the Catalan parliament.

Mas hopes that in the event of victory, Catalans would be voting on a new Catalan constitution within the 18-month to two-year period he proposed.

Source: RT.com

Catalan now will proceed for Independence from Spain.

Catalan sekarang akan meneruskan Kemerdekaan daripada Sepanyol.

Source: http://www.rt.com/news/315070-catalan-independence-rally-barcelona/

The leader of Catalonia has signed a decree calling for early parliamentary elections on September 27 which will serve as a proxy vote for the northeastern region’s potential secession in a fresh attempt at gaining independence from the rest of Spain.

Catalan president Artur Mas announced on Monday that if pro-independence parties secure the majority of votes in parliament then the region, which accounts for a fifth of Spain’s economic output, will aim for independence within 18 months.

While the Spanish general elections are due in 2015, the early Catalonian vote puts pressure on Madrid. The Catalan nationalist leaders have recently signed an agreement on what they call “a road map” to secession which aims to implement the plan by 2017.

The region’s three pro-independence parties are predicted to win 68 to 72 seats in Catalonia’s 135-seat parliament, according to last month’s La Vanguardia poll.

The Catalan coalition called “Together for Yes” comprises the ruling CDC party, the Republican Left of Catalonia (ERC) in addition to associations responsible for pro-independence rallies in the region. By last week the coalition had already presented plans to create a Catalan tax agency and agreed to establish a public credit institution which could later could be transformed into a Catalan central bank.

Spain’s central government in Madrid furiously rejects the notion that elections in Barcelona should be viewed as a referendum on independence.

“In a regional election one chooses lawmakers for the regional parliament, who in turn elect a president of the region. This is what citizens are deciding with this vote and nothing else,” Deputy Prime Minister Soraya Saenz de Santamaria, said on Monday.

Last year a symbolic vote on independence showed that some 80 percent of the 2.2 million people supported separation from Madrid. Prior to the November 9 referendum, Madrid blocked the vote through the Spanish Constitutional Court.

In the fallout stemming from a symbolic independence vote which was conducted despite a court injunction, Spanish state prosecutors filed charges against referendum supporters including Mas.

In the meantime, the Spanish general election is expected to take place in late November. As Catalonia braces for its new attempt to gain independence, popular support for regional secessionist groups in the region has dropped due to internal politics and the emergence of popular nationalist parties.

Spain’s regional elections in May showed big gains for upstart leftist and center-right parties with conservatives losing their majority: The results have been the worst for Mariano Rajoy’s People’s Party in more than 20 years. Voters have punished the Prime Minister for four years of severe spending cuts and a string of corruption scandals.

Rajoy now faces stiff opposition by relative new-comers, the Podemos and Ciudadanos parties which have appealed to voters by calling for more transparency and accountability in politics.

Source: https://www.rt.com/news/311496-catalonia-early-vote-independence/

12 May 2015

PNA - Kurdish Independence Movement, or K.I.M., is proud to announce its establishment to all fellow Kurdish compatriots all over the world. Based in Washington DC, USA, K.I.M is a totally independent organization with no political affiliation to any faction or group in South Kurdistan (Iraq). Volunteer Patriot Kurdish youths and students, who strongly believe in the legitimate right of Kurds to self-rule in South Kurdistan, constitute the overwhelming majority members of the organization. 

Founded on: May 15, 2012

Ideology: Independence for Iraqi Kurdistan, Kurdish Nationalism, Democracy, Reformism

K.I.M. emblem: 

People hold the ultimate power

A feast demonstrating strength

Eagle implying courage and substituting sword

Slogan words: Independence for South Kurdistan

Colors: Yellow, Green, Red, White (Kurdistan’s flag)

Motto: We have strong faith in a reality that will transpire sooner or 

Later (INDEPENDENCE)

Ultimate Goal: 

The primary and ultimate objective of K.I.M. is seeking to establish an independent Kurdish state only confined to South Kurdistan (Iraq), including unilateral actions/decisions on declaration of statehood. 

Organization’s Manifesto

Set up a government of the people, by the people, for the people. The people are the source of authorities. They must rule themselves through their elected representatives in conformity with a civil constitution. 

Advocate the rights of oppressed Kurdish nation in Turkey, Syria, Iran and those being in Diasporas; aid them in their legitimate struggle to obtain their inherent rights by seeking peaceful solutions.

Help minimize the widespread administrative, financial and political corruption in the state’s institutions through education and by founding independent auditory bureaus. National wealth belongs to the common people, not a single or particular political group or party. There must be transparency and accountability in South Kurdistan Government budget spending and allocations. 

Merge and centralize all key government institutions and departments to better serve Kurdish nation. Distribution and appointment in government positions must be based on merits and qualifications, not tribal, partisan or political association.

Establish, espouse and empower a non-partisan KDF (Kurdistan Defense Forces) by all feasible means and at the earliest. Allocate a substantial budget for Kurdistan Department of Defense (KDF), to ensure its full preparedness to defend the nation versus any possible external aggression. South Kurdistan is passing through a very sensitive transformational phase during Kurdish history of struggle. Creation of an armed national force is a perquisite and the number one priority of K.I.M. 

Incorporate Kirkuk and all disputed regions back into an independent

South Kurdistan by encouraging reversing the effects of the policy of Bathification, displacement and expatriation.

Promote the culture of peace, pluralistic co-existence, multi-culturalism, religious tolerance, racial diversity, human rights and democracy in South Kurdistan.

Involve technocrats in the ongoing political and reconstruction process. South Kurdistan must minimize importing foreign expertise and more depend and invest on its own Human Resources. 

Champion the rights of political Kurdish prisoners and Kurdish asylum seekers abroad. K.I.M. is opposed to forceful/involuntary repatriation of Kurdish refugees or asylum seekers. K.I.M. seeks to exert maximum pressure on host countries to prevent such an act and urge them to expedite reviewing their cases. 

Eliminate the prevalent culture of tribalism, nepotism, cronyism, and regionalism in South Kurdistan through education and only tout national cohesion. 

Support the development of free media and total respect for freedom of the press, assembly, association.

Preserve the beautiful environment and natural resources in South Kurdistan. Prevent contamination and deforestation through raising public awareness and enlightenment programs.

Ensure the fair and equal distribution of national wealth on the common welfare of nation. Confront the abuse, mismanagement or embezzlement of public funds by a single political entity. 

Ensure that rotation of power transpires through fair and free elections. Ensure the right to legislation, the right to establishment of political parties, mass organizations and trade unions, the right to freedom of expression, the right to demonstration, the right to participation in power, and assumption of positions in government. 

Uproot the phenomenon of terrorism, extremism and radicalism which are in contradiction of the spirit of every religion. They must be condemned in strongest possible terms. 

Eliminate the wrong social and tribal customs, traditions and wrong prevalent practices in South Kurdistan, especially against freedoms of women.

Confront and disallow all methods of violence and illegal sanctions and murder against women, and ensure that those accountable are prosecuted to the fullest extent feasible.

Preserve Kurdish heritage, historical monuments and archaeological sites. Revive Kurdish names and culture and reverse the estrangement of Kurdish culture.

Progressively discontinue the prevalent tribal and autocratic rule in South Kurdistan and supplant it with an all-inclusive democratic government. Dictatorship and autocracy are the basis of most of social and economic injustice. K.I.M believes no government official should be able to serve more than two consecutive terms. It bases its ideology in reformism and urges senior veterans to more play the role of “Assist and Advice”.

Encourage, establish and fund influential lobbing, advocacy firms and media outlets in major international languages and countries around the world to promote and protect Kurdish political,www.ekurd.net economical and cultural cause and interests. K.I.M believes more attention must paid be to the accessible 21st century technology, to better promote Kurdish cause.

Make judiciary a total independent institution.

International Kurdish Genocides and ensure the families of victims obtain financial compensation.

Increase minority representation in private and government sectors. Eliminate all types of discrimination against non-Kurds and Non-Muslim through education and public awareness. Promote equal citizens rights. Safeguard the democratic right of all ethnic, religious and sectarian minorities in South Kurdistan. Diversity is key to development and Minorities are a source of strength and enrichment. 

Respect women rights and boost women participation in political, cultural and social affairs. Men and women are complementary to each other, and they should reserve equal rights.

Establish, fund and promote institutions of civil society and development.

Cultivate friendly relations with neighboring states and nations; deepen the dialogue process among the Kurds and Arabs, Kurds and Persians, Kurds and Turks in order to achieve peace, stability and coexistence among the peoples of the region.

Work to strengthen the role of the Kurdistan Parliament by converting it into an institution with authority, control and accountability.

Enhance Kurdistan-Diasporas bonds and encourage them to return and contribute to the reconstruction and development of country by providing them the basic needs. The stated goal can only be achieved through national foreign representation bureaus set up by South Kurdistan Government.

Help combine and select a common written and spoken Kurdish language. 

Respect Human Rights and maintain close contact with global Human Rights organizations and Non-governmental organizations (NGO). Report and inform the public opinion and concerned authorities pertaining to any violation of Human Rights taking place in South Kurdistan.

Gradually convert S. Kurdistan economic system from a consumption one into self-production one and minimize S. Kurdistan dependency on neighboring states in all aspects.

Focus on reconstructing the damaged infrastructure of South Kurdistan, paying special attention to villages and rural areas, develop their economic state, and raise the illiteracy rate. 

Encourage Kurdish youths, students, and academics to participate in the devolvement of state. Create employment opportunities for youths. Provide students and educational establishments with the required technical, scientific and engineering expertise.

Devolve relationship with all peoples, countries and governments of the world.

Make South Kurdistan self-sufficient in every aspect.

Membership 

Membership is open to every Kurdish youth and student. 

K.I.M aims to expand its influence and constantly seeks qualified members for representative capacities in every state and country.

K.I.M. is the new designation for former “Kurdish Youth Movement”. 

If you believe in independence for South Kurdistan, then you must join us.

Inquiries:

For all forms of contacts and inquiries, please contact:

Provisional Spokesman for K.I.M. in the USA.

Baqi Barzani

Email: Baqi.barzani@yahoo.com

Source: http://www.peyamner.com/english/PNAnews.aspx?ID=276127#sthash.YGGUXw5E.dpuf

Beberapa waktu yang lalu penulis melakukan polling diantara anggota FoD “Lebih pilih mana Borneo merdeka atau Otonomi Khusus atau tidak nuntut apa-apa??” dari hasil polling sederhana ini ada sekitar 71 % menghendaki untuk Kalimantan Merdeka, 21 % menghendaki Otonomi Khusus, dan sisanya 8% tidak menghendaki apa-apa. Walaupun ini bukan polling yang representative terhadap semua penduduk asli Kalimantan, namun setidaknya penulis melihat suatu kegerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat ketidakpuasan atau kekecewaan Masyarakat Dayak terhadap Pemerintah Indonesia saat ini. Dan memang bukan rahasia lagi bahwa kegerakan desintegrasi ini tidak hanya terjadi di Kalimantan tetapi massive dibeberapa daerah yang juga merasakan ketimpangan pembangunan, seperti Papua, Aceh, Sumatra Utara. Bahkan sodara-sodara yang ada di Sabah dan Serawak merasakan ketimpangan perlakuan Pemerintahan Kerajaan Malaysia sehingga memunculkan suatu wacana mendirikan United States of Borneo.

Kalimantan merupakan pulau yang multi etnis, ada ratusan sub ethnik yang ada di Pulau ini dan kebanyakan memiliki bahasa, sejarah, budaya yang berbeda. Sebelum bergabung dengan NKRI & Malaysia, sebagian besar penduduk asli kalimantan belum muncul rasa nasionalisme kesukuannya atau disebut ethnic nationalism, kecuali sub suku yang sudah memiliki sistem kerajaan seperti Kutai, banjar, Paser, Tidung sehingga nasionalisme kesukuan mereka sudah lebih dahulu exist bahkan sebelum digunakan kata DAYAK untuk menyebut identitas penduduk asli Kalimantan saat ini, itulah terjadi internal conflict diantara sub suku seperti Kutai, Banjar, Tidung, Paser untuk menyebut dirinya Dayak. Secara Historis kata Dayak pada mulanya dipakai oleh para pedagang Melayu untuk menyebutkan suku-suku primitive yang kemudian istilah ini dipakai oleh Belanda. Kata Dayak pada mulanya adalah bentuk humiliation atau bentuk perendahanan dari ethnik yang memiliki “peradaban maju” terhadap penduduk asli yang masih dianggap “liar” itu sebab banyak istilah-istilah penyebutan penduduk asli Kalimantan pada masa lalu yang memiliki makna “urakan”, “setengah manusia”, “Primitive” dsb.

Akibat belum adanya rasa Ethno-Nasionalisme pada masa lalu maka umum terjadi sesama sub suku Dayak terjadi peperangan, perebutan kekuasaan dengan MENGAYAU atau memotong kepala, era itu dikenal dengan era ASANG KAYAU (Asang = memotong, Kayau = memenggal), kadang juga disebut era TETEK TATUM atau artinya era Ratap Tangis Sejati. Pada masa itu ada istilah 3 H, yaitu : HAPUNU = Saling Bunuh, HAKAYU = Saling Potong Kepala, & HAJIPEN = Saling memperbudak. Kampung yang kalah perang akan dijadikan budak bahkan diperlakukan sangat rendah. Rasa nasionalisme bangsa Dayak masa lalu selalu berkiblat pada kerajaan / kesultanan yang ada, sehingga tidak mengherankan banyak orang Dayak juga yang diperalat untuk menyerang kerajaan atau kampung lain, misal kisah penyerangan Tampun Juah (Kerajaan Iban) oleh kerajaan Sukadana dengan bantuan Pasukan Dayak Biaju, atau kisah kudeta Raden Rangga-Kasuma pada Kesultanan Banjar dengan menggunakan pasukan Dayak, bahkan hal ini juga dimanfaatkan oleh Pemerintahan Belanda untuk mengalahkan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

Tonggak sejarah mulai munculnya suatu rasa Ethno Nasionalisme bangsa Dayak adalah ketika Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, saat itu sudah ada identitas yang menyatukan puak suku-suku yang ada di Kalimantan dengan diterimanya istilah Dayak, sebagai suatu istilah awal yang berkonotasi negative menjadi suatu identitas yang mempersatukan semua bangsa Dayak, sampai pada era pergerakan kemerdekaan munculah organisasi seperti Sarekat Dayak yang kemudian berubah menjadi Pakat Dayak dan juga Partai Dayak. Munculnya organisasi pergerakan bangsa Dayak pada masa itu adalah akibat timbulnya kesadaran akan ketertinggalan orang-orang Dayak yang ingin maju dan bisa sejajar dengan suku-suku lain. Walaupun demikian pada masa itu rasa Ethno Nasionalisme yang berkembang masih pada suatu visi yang sama yaitu merdeka dari penjajahan Belanda dan bergabung pada gerakan kebangsaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sumpah Setia Pemuda Dayak untuk bergabung dengan NKRI pada tanggal 17 Desemebr 1946 di Gedung Agung Yogyakarta dan disaksikan oleh Presiden Soekarno.

Walaupun Bangsa Dayak secara rela pada masa lalu ingin bergabung dengan NKRI tetapi ternyata selama 68 tahun Republik ini merdeka terutama pada era Orde Baru cita-cita yang hendak dibangun oleh the founding father yaitu “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH BANGSA INDONESIA” ternyata hanya berkembang menjadi KEADILAN SOSIAL BAGI PULAU JAWA – pembangunan yang hanya berpusat pada Pulau Jawa dan dikurasnya kekayaan alam pulau lain tanpa ada perimbangan pembangunan membuat munculnya rasa “dianak tirikan”. Pemerintahan Indonesia menjadi lebih Ethnocentrism Jawa atau dikenal dengan istilah Jawanisasi yaitu di mana budaya Jawa mendominasi, menyerap, atau memengaruhi budaya lain secara umum. Kata “penjawaan” dapat berarti “untuk membuat menjadi Jawa dalam bentuk, idiom, gaya, atau sifat. Dominasi ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti budaya, bahasa, politik, dan sosial.

Gerakan ini juga dapat dilihat dari kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat dimana pembangunan yang hanya berpusat di Pulau Jawa menyebakan program transmigarasi ke Pulau Lain hanya seolah-olah mengekspor penduduk miskin  & bermasalah dari pulau Jawa ke Pulau lain untuk bisa maju dan sukses TANPA memperhatikan keadaan penduduk lokalnya silahkan lihat artikel MENGKRITISI PROGRAM TRANSMIGRASI, kalau orang sering mencibir penduduk lokal dalam kasus ini Orang Dayak “Tidak berjuang, pemalas, bodoh, dsb”. Orang Dayak bukanlah suku yang pemalas atau juga bodoh, orang Dayak punya daya juang untuk maju (Silahkan baca: Filosofi Dayak & Kerja Keras) tetapi kebijakan Pemerintah yang seolah-olah menganaktirikan penduduk dari pulau Kalimantan, tidak diberikannya kesempatan, tidak dibangunnya akses pendidikan yang memadai, menyebabkan semakin terpuruknya kualitasnya. Ini berbanding terbalik dengan Sumber Daya Alam yang dikuras oleh pusat demi mensejahterakan Pulau Jawa.

Bayangkan sampai saat ini banyak akses jalan yang susah tembus ke kampung-kampung dan pedalaman, bagaimana generasi mudanya mau mengenyam pendidikan?, bagaimana mau ada pergerakan ekonomi untuk menjual hasil buminya jika aksesibilitas itu ternyata tidak dianggap penting oleh pemerintah, butuh berhari-hari untuk bisa mencapai kota jiika harus melalu jalur sungai. Susahnya akses jalan membuat harga BBM sangat mahal, misal di Murung Raya harag sebelum BBM naik 15 ribu per liter itupun susah dicari, di Malinau 11 ribu/liter, di Krayan 22 ribu/liter bahkan pernah mencapai harga 60 ribu/liter, padahal minyak dan batu bara diambil dari pulau ini!!! Ini belum bicara akses kesehatan, pendidikan dsb. Kemudian para transmigran diberikan lahan untuk berusaha, sedangkan orang dayak sendiri susah dipersulit untuk mengurus ijin atas tanahnya sendiri, punyapun masih direbut paksa demi kepentingan kelapa sawit dan tambang, kalau tidak mau menyerahkan tanahnya malah dipidanakan di penjara.

Selain itu tidak diberinya kesempatan penduduk asli untuk menjadi pemimpin atas daerahnya sendiri. Bisa dicontoh di Kalimantan Timur sampai hari ini belum pernah ada satupun pernah dipimpin oleh orang Dayak, bukan karena tidak ada yang mampu tetapi secara struktural dipersulit – berkaca dari pengalaman pemilihan Gubernur yang lalu ketika ada calon Dayak yang maju begitu banyak faktor yang mempersulitnya, atau di Kalimantan Barat baru hanya dua kali dalam sejarahnya dipimpin oleh Orang Dayak, dan pada masa Orba orang-orang Dayak diperlakukan dengan tidak adil akibat gerakan PGRS/PARAKU. Selain masalah shared power, ketimpangan yang lain adalah pembangunan dasarnya, misal; akses jalan, listrik, pendidikan, kesehatan dll. Padahal sumber Daya Alamnya dikuras habis-habisan tetapi justru Pulau Kalimantanlah yang harus merasakan sukarnya mendapat listrik, BBM, akses jalan, dll. Sehingga kemajuan pembangunan dan kemandirian ekonomi sukar dicapai oleh penduduk aslinya. Dominasi secara eknomi dan politik dari egaliter Pulau Jawa dan tidak adanya Share Power merupakan salah satu penyebab munculnya gerakan desintegrasi ini.

Orang Dayak tidak bisa dipisahkan dari Hutan, sebab dalam budaya Dayak Hutan adalah representative dirinya , Orang Dayak tanpa hutan akan kehilangan identitasnya silahkan baca MITE PENCIPTAAN ALAM SEMESTA DAYAK BUKIT. Peneliti keragaman hayati menyatakan pulau Kalimantan adalah hotspot keragaman hayati dunia. Tercatat paling tidak 222 jenis mamalia, 420 jenis burung, 136 jenis ular, 394 jenis ikan air tawar, dan lebih dari 3000 jenis pohon-pohonan. Namun pengerukan sumber Daya Alam baik itu akibat pertambangan, perkebunan sawit dan illegal logging menyebabkan makin menyusutnya hutan Kalimantan – dengan dalih percepatan pembangunan tanpa memperhatikan norma-norma serta kaidah-kaidah keseimbangan menurut data laju pengurangan tutupan hutan di empat propinsi di Kalimantan dari 600 ribu ha hingga 1,1 juta ha per tahun, dan tampaknya akan terus terjadi hingga hutan alami tak tersisa. Begitu pula dengan negara tetangga walaupun tidak besar tetapi terus terjadi, sebesar 0.64%  per tahun dari luas hutan di Serawak dan begitu pula dengan Sabah, di Malaysia. Seperti halnya kawasan hutan tropis lainnya di dunia, di Kalimantan faktor utama dan pertama yang menyebabkan hutan tropis terus berkurang adalah pemerintah dengan kebijakannya memberikan ijin pembukaan lahan dengan berbagai peruntukan. Apa gunanya pembangunan bila kelestarian ekosistem hancur?? apa artinya pembangunan bila pada akhirnya para kaum pribumi juga terpinggirkan??, hak-hak mereka terampas oleh kerakusan para pengusaha para kapitalis???. Silahkan saksikan video ini – ‘Banking while Borneo burns’

Bagi warga yang tidak mau melepaskan tanahnya bagi kaum Kapitalis direbut paksa demi kepentingan kelapa sawit dan tambang, kalau tidak mau menyerahkan tanahnya malah dipidanakan di penjara. Ini salah satu contoh dari ribuan kasus yang terjadi:

Adalah Burhan, warga Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), tanah dan kebun karet dirampas perusahaan sawit. Kala protes, diapun harus menghadapi penjara 1,5 tahun. Nasib sama dialami Wardian. Warga Seruyan ini harus menjalani 1,5 bulan penjara karena tak terima kala tanah dan kebun durian terbabat sawit semena-mena. Nasib miris, juga dialami Langkai TN, dari Desa Kanyala, mendekam di penjara 1,6 tahun didakwa melakukan perbuatan tak menyenangkan. Padahal, dia protes lahan dan kebun karet diklaim perusahaan sawit Mereka menjadi terpidana gara-gara berusaha mempertahankan wilayah hidup

Seharusnya pemerintah Indonesia cukup berbangga dengan Bangsa Dayak yang masih konsisten menyanjung ideologi PANCASILA, namun semenjak era reformasi menyebabkan tumbuh suburnya faham-faham garis keras dan dipertontonkan secara terang-terangan tanpa ada tindakan tegas oleh pemerintah terhadap kelompok yang mengancam keberagaman dan pluralisme. Misal banyak kasus penutupan / penyegelan gereja, ancaman perusakan patung naga di singkawang, FPI, dsb.

Orang Dayak secara kulturnya sangat menghargai keberagaman dan ini tercermin dari budaya falsafah rumah betangnya walaupun berbeda keyakinan namun tetap hidup secara komunal dan saling menghargai. Gerakan-gerakan anti pancasila ini beberapa kali pernah di usir di Palangkaraya misal ketika FPI hendak masuk ke Palangkaraya (Silahkan baca: FPI), Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang secara terang-terangan dan terbuka menentang Pancasila, Sumpah Pemuda, untungnya segera mendapat reaksi keras dari Masyarakat Dayak di Palangkaraya. Jika faham ini makin subur maka ada rasa insecure, tidak sefaham lagi sehingga akan membuat rasa desintegrasi ini akan semakin menguat.

Selain di Indonesia ternyata setali tiga uang denga hal  dihadapi oleh masyarakat Dayak yang ada di Serawak dan Sabah. Dimana pemerintahan Malaysia lebih memperhatikan penduduk melayunya. Definisi melayu selain berbudaya melayu atau keturunan melayu juga adalah orang-orang yang sudah memeluk agama islam, sehingga majority penduduk asli Sabah & Serawak sering kali merasakan ketidakadilan – karena tidak masuk didalam salah stau definisi itu. Baru-baru ini kasus pelarangan penggunaan kata Allah dalam alkitab bahasa Melayu – yang memang lebih pada muatan egaliter politik melayu di Malaysia, juga merupakan salah satu faktor yang membuat munculnya rasa ingin memisahkan diri ini juga di Sabah & Serawak.

Di dalam buku “Architects of Deception- the Concealed History of Freemasonry”. karangan penulis Swedia, Juri Lina tahun 2004 disebutkan ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri :

Dan hal ini yang sedang terjadi dengan Masyarakat Dayak, image didalam buku-buku pelajaran sejarah seolah-olah orang Dayak tidak memiliki sumbangsih apapun atas kemerdekaan – bahkan pernah ada statement dalam sebuah diskusi yang penulis baca bahwa orang Dayak pada masa lalu hanya tau berburu, minum tuak dan menombak babi. Padahal begitu banyak sumbangsih pejuang Dayak atas pembentukan republik ini namun begitu minimnya apresiasi pemerintah atas perjuangan ini. Hal ini pun diperparah dengan upaya beberapa kelompok tertentu yang menggiring suatu opini bahwa orang Dayak hanyalah suku pendatang di Pulau Kalimantan, sehingga pulau Kalimantan hanyalah pulau tujuan para pendatang. Tuduhan ini pernah diungkapkan oleh seorang Pandam Mulawarman – yaitu Pangdam Dicky, suatu tuduhan yang tak memiliki dasar histori – silahkan baca artikel : Menjawab Tuduhan Suku Dayak Adalah Pendatang Di Kalimantan, sehingga semua orang berhak atas pulau Kalimantan tanpa memperhatikan hak-hak penduduk aslinya.

Berikut salah satu contoh komentar negative yang terjadi di Serawak (note: comment ini hanyalah komentar pribadi seseorang namum ini menunjukan adanya kelompok / orang yang mencoba menghapus sejarah dan peran Dayak didalam kebangsaan dalam kasus ini di Serawak – Malaysia, namun juga ada terjadi di Indonesia)

Sehingga seperti pandangan salah satu anggota FoD:

Sebenarnya hal ini sudah jauh hari diramalkan oleh JAMES BROOKE kepada masyarakat suku Dayak yang ditulis dalam bukunya “The White Rajah of Sarawak”, yang terbit tahun 1915 sebelum kemerdekaan Indonesia.yang berbunyi:

Beberapa gerakan juga sedang digagas oleh beberapa elemen Masyarakat Dayak, yaitu wacana penggantian nama Pulau Kalimantan menjadi Pulau Dayak – dengan tujuan agara mempertahankan eksistensi Masyarakat Dayak sebagai bumiputera asli Kalimantan di negara ini. Memang perjuangan ini belum sepenuhnya diterima secara massive tetapi lobi-lobi sudah dilakukan – walaupun ini bukan bentuk gerakan separatisme tetapi ini menujukan bahwa Masyarakat Dayak sudah cukup muak dengan perlakuan PEMPUS yang secara struktural menggagahi hak-hak Masyarakat Dayak.

Kata kuncinya adalah ketimpangan antara pusat dan daerah dan mulai menjauhnya arah pembangunan kita dari cita-cita awal republik ini, yaang termaktub didalam konstutusi kita. Rasa Ethno Nasionalisme yang awalnya tetap berada pada bingkai NKRI saat ini sudah berkembang menjadi gerakan secession. Bagaimanakah tanggapan pemerintah RI, nampaknya pemerintah lebih siap dengan pendekatan repressive ketimbang mencoba memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu penangkapan seorang yang dianggap anggota separatis di Kab. Paser seperti direlease dalam web TNI (baca: ini), dan juga kesiapan kontak militer dalam latihan di Sangatta (Baca: Kompas).

Lalu sampai dimanakan gerakan ini di Kalimantan? saat ini penulis melihat baru mencapai pada tahapan ideologi dan kegerakan ini pun dialami oleh bangsa Dayak yang ada di Serawak dan Sabah, sehingga memunculkan rasa senasib sepenanggungan yang menghasilkan Rasa Ethno Nasionalisme Bangsa Dayak Raya. Dalam analisa pribadiku yang akan menentukan berkembang atau tidaknya gerakan ini nanti adalah Pemilu 2014 yang akan datang, jika pemimpin yang terpilih masih memakai politik egaliter & feodalisme pulau jawa semata, tidak adanya ketegasan pemerintah baik atas kasus korupsi, perusakan alam, ketimpangan pembangunan, maka bukan tidak mungkin gerakan yang awalnya hanya wacana akan diterima secara massive oleh Masyarakat Dayak dan menjadi perjuangan terbuka. Maka mau dibawakah Kalimantan? apakah masyarakat Dayak akan melakukan self determination-nya?

Tabe

16/maret/2014

Source: https://folksofdayak.wordpress.com/2014/03/16/kalimantan-merdeka/